Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi terkait Kebijakan Impor Beras
Polemik kebijakan impor beras mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga itu melihat ada potensi cacat administrasi atau maladministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kembali rakortas untuk menunda keputusan impor beras.
Setidaknya penundaan hingga Mei 2021 guna mengetahui lebih dulu data valid mengenai hasil panen raya dalam negeri dan pengadaan beras oleh Bulog. "Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian untuk melaksanakan rakortas guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Bulog pada awal Mei," kata Yeka dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021). Menurutnya, Ombudsman tak melihat ada indikator yang mengharuskan keran impor dibuka, baik itu dari sisi produksi maupun harga beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi tahun ini akan sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Di sisi lain, total stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton yang diyakini masih relatif aman. Terdiri dari Bulog 883.585 ton, penggilingan 1 juta ton, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 30.600 ton, lumbung pangan masyarakat (LPM) 6.300 ton, rumah tangga 3,2 juta ton, serta hotel, restoran, kafe (horeka) 260.200 ton.
Begitu pula dari sisi harga beras nasional yang berhasil terjaga stabil dalam tiga tahun terakhir atau sejak pertengahan 2018 hingga 2020. "Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman, dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat ini," jelas Yeka. Yeka pun menyoroti mekanisme pada rakortas dalam memutuskan kebijakan impor beras. Sebab seharusnya rencana impor diputuskan berbasiskan data yang valid dengan memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini.
"Sehingga kami melihat bahwa ini jangan jangan ada yang salah dalam memutuskan kebijakan impor," katanya. Polemik impor beras tersebut akhirnya membuat Presiden Joko Widodo angkat suara. Ia memastikan, pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021. Jokowi mengakui, saat ini pemerintah memang telah memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Thailand dan Vietnam terkait impor beras.
Namun, hal itu hanya untuk jaga jaga di tengah situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Jokowi menyatakan, hingga saat ini beras tersebut belum masuk ke Tanah Air. "Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujarnya ketika memberikan keterangan seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021). Jokowi pun menyatakan, akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras dari petani.
Menurut dia, hal itu dibutuhkan lantaran saat ini sedang memasuki masa panen raya dan harga beras di tingkat petani masih rendah atau belum sesuai yang diharapkan. "Saya pastikan beras petani akan diserap Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menkeu agar membantu terkait anggaran," katanya. Ia pun meminta agar seluruh pihak tak lagi mempermasalahkan impor beras. Menurut Jokowi, perdebatan terkait impor beras yang tak kunjung rampung justru membuat harga gabah di tingkat petani menjadi anjlok.
"Saya minta segera hentikan perdebatan berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata Jokowi.
No Comments